Oleh: Pan Mohamad Faiz * Sun May 6, 2007 2:55 am
Hitam-putih potret pendidikan Indonesia kembali mewarnai momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional. Berbagai peristiwa nonpekerti seperti misalnya kecurangan UN oleh para tenaga pendidik bak awan pekat yang menyelimuti pendidikan bangsa ini.
Di lain pihak, berbagai prestasi gemilang mampu diukir putra-putri terbaik Indonesia di pentas internasional. Sebutlah, salah satunya aksi mahasiswi Indonesia yang mampu merebut the best oralist peradilan semu internasional. Berangkat dari hal tersebut, maka dapat kita katakan bahwa kualitas SDM Indonesia tidaklah seburuk apa yang kita bayangkan. Lalu di manakah sesungguhnya letak kesalahan yang terjadi di dalam dunia pendidikan kita selama ini?
Diyakini oleh berbagai kalangan, salah satu akar permasalahan ini terjadi dikarenakan lemahnya kemauan politik (political will) pemerintah untuk memosisikan sektor pendidikan sebagai prioritas yang utama. Selain dalam hal lemahnya manajemen pengelolaan, rendahnya anggaran pendidikan seringkali menjadi batu ganjalan yang amat dirasakan banyak pihak. Kewajiban konstitusi (constitutional obligation) pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD belum dipenuhi hingga saat ini.
Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang diucapkan tanggal 1 Mei lalu dengan menyatakan bahwa pengalokasian anggaran pendidikan oleh pemerintah sebesar 11,8% sebagai batas tertinggi bertentangan dengan UUD, merupakan ”kado istimewa” di suasana hari pendidikan nasional. Namun, hal tersebut akanlah menjadi sekadar ”kartu ucapan”kosong tatkala pemerintah mengulangi kembali pelanggaran konstitusional di masa yang akan datang.
Pasalnya, inilah putusan ketiga yang pernah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan tidak dipenuhinya 20% anggaran pendidikan. Dua buah ”kartu kuning” yang telah dikeluarkan sebelumnya rupanya tidak mampu juga menggetarkan kemauan politik para penentu kebijakan di negara ini. Pemerintah seakanakan selalu berlindung di balik kelemahan putusan yang tidak mempunyai sanksi hukum tegas bila tidak dilaksanakan (lex imperfecta).
Selain tidak dipatuhinya dua kali putusan Mahkamah Konstitusi, lemahnya komitmen ditunjukan pula dengan terjadinya perubahan skenario anggaran secara sepihak terhadap kesepakatan yang pernah dibuat antara Pemerintah dan komisi Komisi X DPR RI. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPD RI berdasarkan Keputusan No. 26/DPD/ 2006 agar pemerintah berupaya menggunakan sisa anggaran tahun lalu sebesar Rp57 triliun untuk anggaran pendidikan tidak juga direspons dengan cukup baik.
Begitu pula dengan surat khusus yang disampaikan oleh Sekjen Education International (EI) Fred van Leuwen, kepada Presiden yang sengaja ”menyentil” kebijakan pemerintah dengan membandingkan anggaran pendidikan negara tetangga yaitu Malaysia (20%) dan Thailand (27%), belum juga berbuah hasil.Indikasi lemahnya komitmen ini juga dirasakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa Pemerintah dan DPR belum melakukan upaya yang optimal. Bahkan,putusan ini disambut dingin oleh pemerintah dengan mengatakan tidak akan merevisi anggaran pendidikan pada APBN 2007.
Aktivisme Konstitusional
Daya upaya segenap pihak yang peduli akan nasib pendidikan bangsa ini telah dilakukan lewat berbagai cara.Tetapi lemahnya kesadaran hukum (lawlessness) para pejabat negara untuk mematuhi ketentuan konstitusi menyebabkan upaya tersebut menjadi tidak maksimal. Perlu usaha ekstrakeras untuk mewujudkan cita-cita para founding fathers dalam hal pemenuhan anggaran pendidikan ini.
Agar hal tersebut bukan sekadar menjadi impian semu para generasi mendatang, cara-cara konvensional harus pula ditunjang dengan aktivisme konstitusional (constitutional activism) lainnya.
Pertama, dalam hal memperjuangkan hak pendidikan melalui ranah yudisial–– khususnya dalam bidang anggaran–– hingga saat ini masyarakat masih terpaku pada pergulatan di arena Mahkamah Konstitusi.
Padahal, sebenarnya upaya yang sama dapat pula dilakukan oleh segenap lapisan masyarakat untuk melakukan pengujian terhadap peraturan daerah di wilayahnya masing-masing yang dianggap bertentangan dengan UU Sisdiknas ke hadapan Mahkamah Agung. Peluang ini sangat terbuka lebar melalui pintu Pasal I Angka 20 UU No. 5/ 2004 tentang Mahkamah Agung, mengingat di dalam UU Sisdiknas telah termaktub juga berbagai hak warga negara guna memperoleh pembebasan biaya pada jenjang pendidikan dasar (Pasal 34), kewajiban dan jaminan dari Pemerintah Daerah atas tersedianya dana pendidikan untuk warga negara berusia 7 s.d.15 tahun (Pasal 6), Pengalokasian dana pendidikan minimal 20% dari APBD (Pasal 49), serta berbagai jaminan pendidikan lainnya.
Praktik yudisial seperti ini sudah sangat lazim dilakukan di pengadilan India. Sehingga kunci pemerataan kesempatan dan pesatnya pendidikan India juga dimotori oleh dukungan putusan pengadilannya. Bahkan, dalam putusan terakhirnya (29/03), Mahkamah Agung India mampu memutuskan untuk menyediakan reservasi bangku perguruan tinggi ternama sebesar 27% khusus kepada kelas masyarakat terbelakang (other backward classes).
Kedua,alasan yang dikemukakan oleh Komisi X DPR bahwa RUU APBN yang datang dari pemerintah sejak semula tidak mempunyai goodwill tidak dapat diterima. Melepaskan tanggung jawab bukanlah solusi yang dinanti rakyat banyak. Sebab, bagaimanapun juga, anggaran adalah hasil bersama antara Pemerintah dan DPR secara institusional.
Kewenangan legislative review yang dimilik oleh mereka seharusnya dapat difungsikan secara maksimal. Jikapun mereka benar-benar mau memperjuangkan aspirasi rakyatnya, terhadap kondisi yang sangat memperhatinkan ini, maka patutlah sesegera mungkin untuk membentuk Pansus Anggaran Pendidikan guna mengatasi berlarut-larutnya pelanggaran konstitusi secara berjamaah ini.
Ketiga, Mahkamah Konstitusi sebagai ”pengawal konstitusi” harus pula ditafsirkan sebagai lembaga yang berfungsi mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran konstitusi. Terhadap adanya kemungkinan berulangnya pelanggaran konstitusi yang sama,kiranya Mahkamah Konstitusi harus pula menempuh langkah untuk mengontrol efektivitas putusannya agar dijalankan oleh pemerintah.
Berbeda dengan praktik ketatanegaraan Jerman, efektifitas putusan Mahkamah Konstitusi Jerman (Bundesverfassungsgericht) biasanya ditopang dengan adanya kekuataan oposisi yang mendorong Pemerintah berkuasa untuk melaksanakan putusan Mahkamah. Sayangnya alam demokrasi dan praktik ketatenegaraan seperti ini belum terbangun dengan baik di negara kita. Oleh karenanya, salah satu cara yang dapat ditempuh Mahkamah untuk saat ini yaitu dengan mengingatkan Presiden dan/atau DPR dengan mengirimkan surat resmi sebagaimana pernah dilakukannya dalam kasus BBM beberapa waktu yang lalu.
Ketiga cara tersebut kiranya dapat dipertimbangkan oleh berbagai elemen masyarakat dan lembaga negara terkait. Jika kesadaran akan hak dan kewajiban konstitusional ini telah terbangun dalam sistem kehidupan berdemokrasi kita, niscaya seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah beserta masyarakat akan bersatu-padu guna mewujudkan pendidikan yang bermutu tinggi. Karena hanya dengan hal tersebutlah bangsa ini akan bangkit dan keluar dari krisis multidimensi yang tengah mendera selama satu dasawarsa terakhir.
Akankah perkataan manis dari pemimpin kita yang mengatakan ”Saya takut jika melanggar Konstitusi” dan bahkan di dalam kesempatan sidang Inter-Parliamentary Union (IPO) juga berani mengimbau seluruh negara di dunia supaya memberikan keseriusan untuk menaikkan anggaran pendidikannya, diikuti pula dengan tindakan dan langkah yang lebih nyata di tahun-tahun mendatang? Kiranya suara hati dari negeri Gandhi ini dapat terdengung di telinga para pemangku kepentingan di tanah air. Semoga. (*)
Penulis adalah Wakil Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia se-India (PPI India), dapat dihubungi melalui http://groups.yahoo.com/group/FLG_Indonesia/post?postID=cUpf9tUuVd-owbk7qi1BVxDT5r-m0BdVN4a6UrD4TagNCuVZfZ8YuWyJfUDXlC8LzMirk_3rnHYKlff8eA
---------------------------------------------------------
PPI India: http://ppiindia.wordpress.com/
Di lain pihak, berbagai prestasi gemilang mampu diukir putra-putri terbaik Indonesia di pentas internasional. Sebutlah, salah satunya aksi mahasiswi Indonesia yang mampu merebut the best oralist peradilan semu internasional. Berangkat dari hal tersebut, maka dapat kita katakan bahwa kualitas SDM Indonesia tidaklah seburuk apa yang kita bayangkan. Lalu di manakah sesungguhnya letak kesalahan yang terjadi di dalam dunia pendidikan kita selama ini?
Diyakini oleh berbagai kalangan, salah satu akar permasalahan ini terjadi dikarenakan lemahnya kemauan politik (political will) pemerintah untuk memosisikan sektor pendidikan sebagai prioritas yang utama. Selain dalam hal lemahnya manajemen pengelolaan, rendahnya anggaran pendidikan seringkali menjadi batu ganjalan yang amat dirasakan banyak pihak. Kewajiban konstitusi (constitutional obligation) pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD belum dipenuhi hingga saat ini.
Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang diucapkan tanggal 1 Mei lalu dengan menyatakan bahwa pengalokasian anggaran pendidikan oleh pemerintah sebesar 11,8% sebagai batas tertinggi bertentangan dengan UUD, merupakan ”kado istimewa” di suasana hari pendidikan nasional. Namun, hal tersebut akanlah menjadi sekadar ”kartu ucapan”kosong tatkala pemerintah mengulangi kembali pelanggaran konstitusional di masa yang akan datang.
Pasalnya, inilah putusan ketiga yang pernah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan tidak dipenuhinya 20% anggaran pendidikan. Dua buah ”kartu kuning” yang telah dikeluarkan sebelumnya rupanya tidak mampu juga menggetarkan kemauan politik para penentu kebijakan di negara ini. Pemerintah seakanakan selalu berlindung di balik kelemahan putusan yang tidak mempunyai sanksi hukum tegas bila tidak dilaksanakan (lex imperfecta).
Selain tidak dipatuhinya dua kali putusan Mahkamah Konstitusi, lemahnya komitmen ditunjukan pula dengan terjadinya perubahan skenario anggaran secara sepihak terhadap kesepakatan yang pernah dibuat antara Pemerintah dan komisi Komisi X DPR RI. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPD RI berdasarkan Keputusan No. 26/DPD/ 2006 agar pemerintah berupaya menggunakan sisa anggaran tahun lalu sebesar Rp57 triliun untuk anggaran pendidikan tidak juga direspons dengan cukup baik.
Begitu pula dengan surat khusus yang disampaikan oleh Sekjen Education International (EI) Fred van Leuwen, kepada Presiden yang sengaja ”menyentil” kebijakan pemerintah dengan membandingkan anggaran pendidikan negara tetangga yaitu Malaysia (20%) dan Thailand (27%), belum juga berbuah hasil.Indikasi lemahnya komitmen ini juga dirasakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa Pemerintah dan DPR belum melakukan upaya yang optimal. Bahkan,putusan ini disambut dingin oleh pemerintah dengan mengatakan tidak akan merevisi anggaran pendidikan pada APBN 2007.
Aktivisme Konstitusional
Daya upaya segenap pihak yang peduli akan nasib pendidikan bangsa ini telah dilakukan lewat berbagai cara.Tetapi lemahnya kesadaran hukum (lawlessness) para pejabat negara untuk mematuhi ketentuan konstitusi menyebabkan upaya tersebut menjadi tidak maksimal. Perlu usaha ekstrakeras untuk mewujudkan cita-cita para founding fathers dalam hal pemenuhan anggaran pendidikan ini.
Agar hal tersebut bukan sekadar menjadi impian semu para generasi mendatang, cara-cara konvensional harus pula ditunjang dengan aktivisme konstitusional (constitutional activism) lainnya.
Pertama, dalam hal memperjuangkan hak pendidikan melalui ranah yudisial–– khususnya dalam bidang anggaran–– hingga saat ini masyarakat masih terpaku pada pergulatan di arena Mahkamah Konstitusi.
Padahal, sebenarnya upaya yang sama dapat pula dilakukan oleh segenap lapisan masyarakat untuk melakukan pengujian terhadap peraturan daerah di wilayahnya masing-masing yang dianggap bertentangan dengan UU Sisdiknas ke hadapan Mahkamah Agung. Peluang ini sangat terbuka lebar melalui pintu Pasal I Angka 20 UU No. 5/ 2004 tentang Mahkamah Agung, mengingat di dalam UU Sisdiknas telah termaktub juga berbagai hak warga negara guna memperoleh pembebasan biaya pada jenjang pendidikan dasar (Pasal 34), kewajiban dan jaminan dari Pemerintah Daerah atas tersedianya dana pendidikan untuk warga negara berusia 7 s.d.15 tahun (Pasal 6), Pengalokasian dana pendidikan minimal 20% dari APBD (Pasal 49), serta berbagai jaminan pendidikan lainnya.
Praktik yudisial seperti ini sudah sangat lazim dilakukan di pengadilan India. Sehingga kunci pemerataan kesempatan dan pesatnya pendidikan India juga dimotori oleh dukungan putusan pengadilannya. Bahkan, dalam putusan terakhirnya (29/03), Mahkamah Agung India mampu memutuskan untuk menyediakan reservasi bangku perguruan tinggi ternama sebesar 27% khusus kepada kelas masyarakat terbelakang (other backward classes).
Kedua,alasan yang dikemukakan oleh Komisi X DPR bahwa RUU APBN yang datang dari pemerintah sejak semula tidak mempunyai goodwill tidak dapat diterima. Melepaskan tanggung jawab bukanlah solusi yang dinanti rakyat banyak. Sebab, bagaimanapun juga, anggaran adalah hasil bersama antara Pemerintah dan DPR secara institusional.
Kewenangan legislative review yang dimilik oleh mereka seharusnya dapat difungsikan secara maksimal. Jikapun mereka benar-benar mau memperjuangkan aspirasi rakyatnya, terhadap kondisi yang sangat memperhatinkan ini, maka patutlah sesegera mungkin untuk membentuk Pansus Anggaran Pendidikan guna mengatasi berlarut-larutnya pelanggaran konstitusi secara berjamaah ini.
Ketiga, Mahkamah Konstitusi sebagai ”pengawal konstitusi” harus pula ditafsirkan sebagai lembaga yang berfungsi mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran konstitusi. Terhadap adanya kemungkinan berulangnya pelanggaran konstitusi yang sama,kiranya Mahkamah Konstitusi harus pula menempuh langkah untuk mengontrol efektivitas putusannya agar dijalankan oleh pemerintah.
Berbeda dengan praktik ketatanegaraan Jerman, efektifitas putusan Mahkamah Konstitusi Jerman (Bundesverfassungsgericht) biasanya ditopang dengan adanya kekuataan oposisi yang mendorong Pemerintah berkuasa untuk melaksanakan putusan Mahkamah. Sayangnya alam demokrasi dan praktik ketatenegaraan seperti ini belum terbangun dengan baik di negara kita. Oleh karenanya, salah satu cara yang dapat ditempuh Mahkamah untuk saat ini yaitu dengan mengingatkan Presiden dan/atau DPR dengan mengirimkan surat resmi sebagaimana pernah dilakukannya dalam kasus BBM beberapa waktu yang lalu.
Ketiga cara tersebut kiranya dapat dipertimbangkan oleh berbagai elemen masyarakat dan lembaga negara terkait. Jika kesadaran akan hak dan kewajiban konstitusional ini telah terbangun dalam sistem kehidupan berdemokrasi kita, niscaya seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah beserta masyarakat akan bersatu-padu guna mewujudkan pendidikan yang bermutu tinggi. Karena hanya dengan hal tersebutlah bangsa ini akan bangkit dan keluar dari krisis multidimensi yang tengah mendera selama satu dasawarsa terakhir.
Akankah perkataan manis dari pemimpin kita yang mengatakan ”Saya takut jika melanggar Konstitusi” dan bahkan di dalam kesempatan sidang Inter-Parliamentary Union (IPO) juga berani mengimbau seluruh negara di dunia supaya memberikan keseriusan untuk menaikkan anggaran pendidikannya, diikuti pula dengan tindakan dan langkah yang lebih nyata di tahun-tahun mendatang? Kiranya suara hati dari negeri Gandhi ini dapat terdengung di telinga para pemangku kepentingan di tanah air. Semoga. (*)
Penulis adalah Wakil Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia se-India (PPI India), dapat dihubungi melalui http://groups.yahoo.com/group/FLG_Indonesia/post?postID=cUpf9tUuVd-owbk7qi1BVxDT5r-m0BdVN4a6UrD4TagNCuVZfZ8YuWyJfUDXlC8LzMirk_3rnHYKlff8eA
---------------------------------------------------------
PPI India: http://ppiindia.wordpress.com/
